Sekda NTB Tekankan Tata Kelola dan Kepatuhan SOP dalam Pelaksanaan MBG

NTBHUB.ID – Rapat Koordinasi Satgas Makanan Gizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat digelar pada Kamis, 23 April 2026, di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Mataram.

Rakor dibuka Sekda Provinsi NTB H. Abul Chair dan dihadiri Asisten I Setdaprov NTB Fathul Gani selaku Ketua Satgas Provinsi NTB. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh OPD terkait di lingkup Pemprov NTB, Kasatgas kabupaten/kota se-NTB, Koordinator MBG NTB, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Abul Chair mengingatkan pentingnya menjalankan mandat program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencerdaskan serta menyehatkan generasi penerus bangsa.

Ia menekankan agar seluruh pihak memiliki komitmen kuat dalam memastikan program ini benar-benar memberi dampak bagi masa depan generasi muda, khususnya di NTB.

“Jangan sampai kita abai terhadap tugas dan kewajiban untuk menjadikan generasi ke depan sebagai generasi yang sehat, kuat, dan bermental prima,” ujarnya.

Abul Chair juga menilai program MBG sangat relevan untuk mencegah berbagai persoalan mendasar pada generasi muda, mulai dari stunting, rendahnya derajat kesehatan, hingga persoalan gizi dan pendidikan. Menurutnya, aparatur negara harus hadir memberikan kontribusi nyata dan solusi.

Ia menambahkan, pelaksanaan MBG harus berjalan dengan tata kelola yang baik, kelembagaan yang kuat, standar pelaksanaan yang jelas, serta kepatuhan terhadap SOP. Dengan begitu, pengawasan, evaluasi, dan monitoring dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Tidak ada satupun dalam pelaksanaannya yang keluar dari SOP yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abul Chair berharap kebutuhan pangan untuk program MBG dapat disuplai dari NTB. Menurut dia, hal itu akan berdampak pada perputaran ekonomi daerah karena NTB memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani menyampaikan rakor digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menyukseskan program nasional tersebut di NTB. Ia menyebut persoalan di lapangan perlu segera dikoordinasikan dan dievaluasi agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Fathul Gani juga menjelaskan bahwa Kasatgas di kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam mengelola pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing, dengan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Menurut data terakhir, beberapa dapur MBG telah dibuka kembali setelah memenuhi syarat SLHS dan IPAL. Namun, masih ada 126 dapur yang belum beroperasi karena belum memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Ia berharap seluruh dapur yang belum dibuka dapat segera melengkapi syarat pada April ini agar bisa kembali beroperasi. Penutupan dapur sebelumnya telah berdampak pada ribuan penerima manfaat yang ikut diliburkan.