Tuntutan Nakes PPPK Berujung Ancaman DPRD Loteng

NTBHub.ID – Lombok Tengah – Lombok Tengah – Seruan aksi mogok kerja yang akan dilakukan oleh Tenaga kesehatan 

(nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) Lombok Tengah (Loteng) karena menerima gaji hanya 200 per bulan diduga mendapatkan ancaman sangsi oleh DPRD Loteng. Hal tersebut menjadi isu justru menimbulkan amarah baru bagi sejumlah pihak khususnya Nakes PW terdampak.

Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Rindawanto Evendi (Rindhot) sangat menyayangkan Pernyataan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, S.H., menyampaikan Kalau kemudian ada diktum yang tidak dijalankan (oleh PPPK Paruh Waktu) kemudian pemerintah daerah mengambil satu tindakan terhadap hal itu, orang juga harus terima. Di mana narasi tersebut seolah membungkam kebebasan para Nakes menyampaikan pendapat dan menuntut haknya.

“Tidak seharusnya seorang Anggota DPRD yang semestinya menjadi kanal emosi bagi teman-teman Nakes menyampaikan narasi seperti itu, yang mana narasi tersebut seolah mengancam secara halus jika benar terjadi aksi mogok tersebut akan ada tindakan tegas Pemda, sebagai representasi rakyat semestinya harus menjadi penyejuk pada hati Nakes yang sedang terluka, tapi kok malah bikin gaduh,” kata Rindhot

Lebih lanjut Rindhot menegaskan jika segala upaya yang di laku Nakes tersebut tentu sudah melalui kajian yang matang dan siap dengan segala konsekuensi, karena mereka orang terdidik dan cerdas. Juga upaya penyampaian aspirasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di kantor DPRD Loteng pun mereka sudah mendapat angin segar dari komisi VI yang membidangi soal kesehatan. Di mana dalam penyampaian Komisi VI akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan Nakes Hingga ke pusat.

“Saya rasa ketua komisi satu ini terlalu jauh masuk dapur orang hingga narasinya pun jadi offside. Mari kita percayakan Pemda terkait bersama DPRD Loteng Komisi VI yang membidangi soal kesehatan mencari solusi persoalan Nakes ini dan silahkan Komisi satu fokus sama bidangnya dan berbuat agar masyarakat loteng aman sejahtera kedepannya,”tutup Rindhot