Kolaborasi KemenPPPA dan NTB Rayakan Peluncuran Ruang Bersama Indonesia

NTBHub.ID – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan inisiatif Ruang Bersama Indonesia, yang bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor untuk perlindungan perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr HL Muhamad Iqbal menekankan bahwa isu perempuan dan anak perlu mendapat perhatian serius, mengingat banyak masalah sosial seperti narkoba dan pernikahan dini yang berakar dari pola asuh yang dipengaruhi oleh kemiskinan. “Pemprov akan berupaya maksimal untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak di NTB,” ujarnya di Pendopo Mataram, pada Jumat (17/04/2026).

Gubernur Iqbal menjelaskan, komitmen perlindungan anak dan perempuan dilandaskan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya. Salah satu faktor penyumbang kemiskinan adalah perlindungan keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa. Program Kredit Usaha Rakyat untuk Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) diharapkan tidak hanya membantu biaya keberangkatan, tetapi juga menyediakan pembiayaan untuk tabungan selama bekerja agar mereka dapat mandiri setelah kontrak berakhir.

Selain itu, Pemprov NTB juga menggabungkan Dinas DP3AP2KB dengan Dinas Sosial dan membentuk direktorat khusus untuk perempuan dan anak di Polda NTB. Ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap isu ini.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyatakan bahwa program ini merupakan gerakan kolaboratif dari tingkat pusat hingga desa, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Inisiatif ini muncul dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangatlah penting,” ungkap Menteri Arifah. Ruang Bersama Indonesia dirancang sebagai platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai unsur, seperti pendamping desa, tenaga kesejahteraan sosial, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat.

Peran perempuan desa sangat strategis dalam inisiatif ini untuk mendorong perubahan sosial. “Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan kolektif yang mengharmonisasikan semua potensi di desa untuk menyelesaikan masalah secara bersama,” tambahnya.

KemenPPPA juga mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai organisasi, termasuk Seruni Kabinet, dilakukan untuk memastikan program ini efektif hingga ke akar rumput.

Selanjutnya, KemenPPPA memperkuat layanan pengaduan SAPA 129, yang menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta laki-laki. “Kami ingin memastikan masyarakat tahu ke mana mereka harus melapor. SAPA 129 hadir sebagai layanan terpadu yang mudah diakses,” ujar Menteri Arifah.

Arifah juga menghargai komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu perempuan dan anak, terutama sukses menurunkan angka pernikahan usia anak dalam beberapa tahun terakhir. Perhatian juga diberikan kepada perlindungan pekerja migran dan pembinaan keluarga.

“Bila kepala daerah berkomitmen kuat, kerja kolaborasi akan lebih mudah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Inisiatif Ruang Bersama Indonesia ini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama menjelang visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah optimis dengan kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi, berbagai masalah sosial terkait perempuan dan anak dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. “Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara,” tutup Menteri Arifah.

Dalam acara tersebut, Menteri Arifah juga memberikan penghargaan kepada beberapa institusi atas komitmen mereka dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.