NTB: Pusat Ekonomi Syariah yang Menjanjikan

NTBHub.ID – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini semakin dikenal bukan hanya karena pariwisata dan pesona Sirkuit Mandalika, tetapi juga sebagai ‘laboratorium’ sukses ekonomi syariah di Indonesia. Penerapan konsep ekonomi syariah di NTB mencakup sektor perbankan syariah, industri halal, serta pariwisata, menjadikannya sebagai magnet baru untuk penguatan ekonomi syariah di tingkat nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Summit 2026 yang berlangsung di Lombok Raya pada 20 April 2026.

“Lombok bukan hanya sekadar destinasi wisata, tetapi juga merupakan tempat belajar. Kinerja industri BPRS di sini sangat sehat dan dapat dijadikan referensi di tingkat nasional,” ungkap Alfi Wijaya dengan penuh optimisme.

Dia menambahkan bahwa meskipun industri BPR Syariah (BPRS) secara nasional mengalami penurunan, performa perbankan syariah di NTB justru menunjukkan hasil yang mengesankan. Alfi menggarisbawahi bahwa NTB telah menjadi kiblat baru bagi para pelaku industri untuk melakukan studi dan pengembangan.

Di tengah situasi sulit yang dihadapi industri BPRS secara keseluruhan, NTB justru mencatatkan prestasi luar biasa. Data menunjukkan bahwa BPRS di NTB menguasai hampir 50 persen pangsa pasar, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 10 persen. Selain itu, mereka juga memiliki kualitas kredit yang solid dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang sangat rendah, yakni hanya 1 persen.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kian kuat, serta kedekatan dengan masyarakat lokal yang sangat menjunjung nilai-nilai religius,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menekankan bahwa ekonomi syariah merupakan solusi untuk menghadapi ketidakpastian yang melanda dunia saat ini. Menurutnya, fluktuasi harga energi dan konflik geopolitik telah memberikan tekanan besar kepada pelaku usaha.

“Bagi para pengusaha, kenaikan suku bunga dan harga bukanlah masalah jika ada kepastian. Yang paling dicari adalah kepastian itu sendiri,” jelas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal, saat membuka acara Rakernas secara resmi.

Gubernur Miq Iqbal juga mengungkapkan keunggulan dari sistem syariah yang terdapat pada kepastian akad serta mekanisme bagi hasil yang mampu menanggulangi praktik spekulatif. Hal ini penting agar sektor mikro dan ultra mikro, yang menjadi tulang punggung ekonomi pasca krisis 1998, tetap terjaga.

Dalam upaya nyata memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, Pemprov NTB tengah melakukan langkah agresif dengan mendorong semua BPR daerah untuk bertransformasi menjadi BPRS. Selain itu, mereka juga berupaya melakukan perbaikan pada Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan lokal.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengapresiasi Himbarsi yang memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. Menurutnya, kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus momen strategis untuk memperkuat NTB sebagai salah satu pendukung ekonomi syariah di Indonesia.

Rakernas kali ini bertema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah”. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia, OJK, Bank Indonesia, serta pelaku UMKM dari berbagai daerah.