Dukungan Pemprov NTB untuk Sekolah Swasta: Mendorong Kesetaraan Pendidikan

NTBHub.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen untuk memperluas pemerataan pembangunan dalam bidang pendidikan, termasuk untuk sekolah swasta. Komitmen ini diungkapkan dalam sebuah dialog bersama para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia pada Selasa (3/3).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memberikan apresiasi terhadap hasil revitalisasi sekolah SLB Baiturrahman Sondosia yang dianggap rapi dan berkualitas, meskipun dengan anggaran terbatas. Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga tentang contoh yang ditunjukkan oleh pendidik.

“Untuk membentuk anak-anak yang disiplin dan berakhlak, kita harus menjadi teladan. Pendidikan bukan hanya sekadar teori,” ungkapnya.

Lalu Iqbal turut memberikan pujian bagi dedikasi para guru yang telah mendidik 88 siswa di sekolah tersebut. Ia berpesan agar para guru berperan sebagai orang tua kedua yang mengarahkan dengan penuh kasih sayang.

Dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK yang akan diberikan hingga bulan Juni mendatang. Program ini bertujuan agar lulusan tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri.

“Kami sedang merancang formula baru untuk pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, terutama bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini terhambat oleh kendala anggaran,” tambahnya.

Selain itu, Gubernur Iqbal memastikan bahwa masalah pembayaran guru agama yang tertunda selama hampir tiga tahun kini telah diproses dengan baik. Koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dilakukan agar pencairan dana dapat segera tuntas.

Mengenai 538 peserta yang tidak berhasil dalam seleksi ASN, Pemprov menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemprov NTB telah mengajukan dua kali usulan agar peserta yang berprestasi diberikan kesempatan.

“Keputusan ada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan hanya untuk satu daerah tanpa dampak nasional,” tegas Gubernur.

Pemprov NTB berharap adanya solusi dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema P3K, untuk mencari jalan keluar terbaik bagi masalah tersebut. Gubernur Iqbal meminta dukungan dan doa dari masyarakat demi kemajuan pendidikan dan tata kelola kepegawaian.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil, tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta. Ia percaya bahwa upaya ini akan membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di NTB.

“Saat ini, revitalisasi tidak membedakan antara swasta dan negeri, dan meskipun belum sempurna, kita sudah menunjukkan kemajuan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa langkah ini merupakan awal dari perhatian yang sama terhadap semua aspek pendidikan. Pemprov NTB berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, serta berharap agar komunikasi dengan pemerintah pusat terus berjalan baik.

Dengan kerjasama ini, pemprov optimis bahwa perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin meningkat dan merata dalam sistem pendidikan nasional.