Pencegahan Kekerasan Seksual Jadi Fokus Seminar di NTB

NTBHub.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, menghadiri Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di UIN Mataram pada Sabtu (18/4).

Kehadiran kedua tokoh ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk mencegah kekerasan, yang masih menjadi isu krusial di NTB.

Dalam sambutannya, Wagub Dinda menekankan perlunya keterbukaan mengenai kekerasan. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu dalam upaya penanganan dan pencegahan, dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga.

“Perlindungan harus dimulai dari rumah tangga. Peran seorang ibu sangat sentral dalam menciptakan suasana aman dan nyaman bagi keluarga,” ujar Dinda.

Ia juga menekankan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan harmonis memiliki ketahanan mental yang lebih baik, sehingga mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, seperti narkoba dan tindakan kekerasan.

Menanggapi tingginya angka kekerasan di sejumlah daerah, ia menyerukan untuk menghentikan budaya saling menyalahkan dan mulai melakukan tindakan nyata.

“Kita harus berhenti saling menyalahkan. Mari kita bergerak bersama, sekecil apa pun langkah yang kita ambil, untuk menekan angka kekerasan agar tidak terus meningkat,” tegas Wagub Dinda.

Ia juga mengusulkan agar isu pencegahan kekerasan menjadi materi wajib di lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pondok pesantren, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan di masyarakat.

Sementara itu, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB dan dunia akademik dalam upaya mencegah kekerasan seksual.

Ia menegaskan bahwa konstitusi menjamin hak yang sama untuk semua warga negara, termasuk perempuan dan anak.

“Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Ini merupakan dasar penting untuk melindungi hak-hak mereka,” jelas Arifah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perempuan dan anak merupakan bagian krusial dari populasi Indonesia, dengan peran strategis dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Mereka memiliki posisi penting dalam mencetak generasi berkualitas. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan,” pungkasnya.