Jusuf Kalla Soroti Pemotongan Gaji Menteri dan Aspek Proporsionalitas

NTBHub.ID – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan perhatian khusus terkait rencana pemotongan gaji menteri yang tengah menjadi perbincangan di publik. Dalam kesempatan usai salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, beliau menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

JK menjelaskan bahwa gaji menteri saat ini yang hanya berkisar Rp19 juta per bulan dianggap tidak tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan pejabat di lembaga lain. “Bila gaji menteri dipotong lagi, berapa banyak yang akan diterima?” tegasnya dalam keterangan pers.

Ia juga membandingkan dengan gaji yang diterima oleh pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anggota DPR yang jauh lebih besar. “Gaji di BUMN dan DPR jauh lebih tinggi. Ini penting untuk dipahami oleh masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, JK menjelaskan bahwa para menteri tidak menerima tunjangan sebagaimana yang sering dipersepsikan oleh publik. Yang ada hanyalah biaya operasional untuk mendukung kelancaran tugas-tugas mereka. “Tidak ada tunjangan. Hanya biaya operasional, itu saja,” ujarnya menekankan hal tersebut.

Isu mengenai pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri, muncul di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah. Pernyataan JK menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan proporsionalitas dalam hal tersebut.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan bahwa pada Kamis (19/3) mendatang, pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran untuk kementerian dan lembaga sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan di Timur Tengah.

Selain efisiensi di tingkat program, rencana pemotongan gaji bagi menteri dan wakil menteri juga menjadi bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya mendukung usulan tersebut, menilai hal itu sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam upaya penghematan belanja. “Setuju. Itu bagus, jika memang itu langkah yang baik,” jelas Menkeu saat ditanya tentang isu pemotongan gaji ini.