DPR Optimis Pelaksanaan Haji 2026 Meski Situasi Timur Tengah Memanas

NTBHub.ID – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan keyakinannya bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2026 akan tetap berlangsung meskipun kondisi di Timur Tengah semakin memanas akibat serangan AS-Israel terhadap Iran. Menurutnya, potensi terjadinya konflik tidak akan berdampak langsung pada kota suci Makkah dan Madinah.

“Saya menyerahkan urusan rute penerbangan kepada maskapai. Saya yakin konflik tidak akan meluas hingga ke Makkah dan Madinah. Haji harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Insyaallah,” ungkap Singgih saat diwawancarai oleh wartawan pada Sabtu (6/3/2026).

Dia juga mengantisipasi bahwa meskipun perang mungkin akan berkepanjangan, hal tersebut tidak akan menghentikan perjalanan para jemaah haji. Dikatakannya, saat ini terdapat ribuan jemaah umrah yang terjebak di Arab Saudi karena memilih maskapai yang memiliki rute transit ke UAE, Bahrain, atau Qatar.

“Perang bisa berlangsung lama, tetapi tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah. Kementerian Agama harus memastikan bahwa jalur penerbangan yang digunakan aman. Kita sudah melihat kasus di mana jemaah umrah tertahan karena transit di negara-negara seperti UAE, Bahrain, Oman, dan Qatar,” jelasnya.

Singgih menambahkan bahwa travel yang menggunakan maskapai seperti Garuda, Lion Air, dan Saudi Airlines dianggap aman, begitu pula Malaysia Airlines.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengusulkan agar pemerintah mempersiapkan alternatif rute penerbangan haji melalui wilayah Afrika jika ketegangan di Timur Tengah berlanjut. Menurut Marwan, hal ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari area yang berpotensi konflik.

“Tidak mungkin jemaah harus menunggu terlalu lama untuk diberangkatkan. Harus ada solusi, salah satunya adalah kemungkinan untuk mengalihkan penerbangan melalui Afrika,” kata Marwan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (6/3/2026).

Dia mengusulkan agar penerbangan dapat dimulai dari Jeddah menuju Nairobi, lalu melanjutkan ke arah yang lebih aman, yaitu melewati lautan dan tidak berada di dekat kepulauan yang rawan.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan dan penyedia layanan haji lainnya, untuk merencanakan langkah-langkah tersebut.