Transformasi Konektivitas NTB Melalui Layanan Seaplane

NTBHub.ID – Pada tanggal 28 Februari 2026, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk pengembangan layanan seaplane. Acara ini dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan, serta disaksikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi. Momen tersebut bukan semata-mata tentang pembukaan rute wisata baru, tetapi juga menjadi awal penting bagi konektivitas di kepulauan NTB.

Inisiatif ini sejalan dengan dokumen RPJMD yang prioritaskan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan perekonomian biru sebagai fondasi daya saing. Di wilayah kepulauan seperti NTB, konektivitas bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan syarat utama untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, mengingatkan bahwa NTB dikelilingi oleh ratusan pulau kecil di Lombok dan Sumbawa. Meskipun memiliki potensi yang besar, akses ke daerah-daerah ini seringkali menjadi kendala. Meskipun transportasi laut masih diperlukan, perjalanan antar pulau sering memakan waktu lama dan sangat tergantung pada kondisi cuaca. Dengan seaplane, waktu perjalanan dapat dipangkas secara signifikan.

Pemilihan Bendungan Batujai sebagai lokasi seaplane dilakukan setelah pertimbangan teknis yang mendalam, mengingat kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Beberapa keuntungan dari lokasi ini meliputi:

• Integrasi ATC (Air Traffic Control) yang memudahkan koordinasi komunikasi dan pengawasan ruang udara.
• Efisiensi navigasi yang meningkat berkat kedekatan dengan infrastruktur utama.
• Pengurangan biaya melalui integrasi fasilitas, sehingga meningkatkan keberlanjutan proyek.
• Kecepatan dalam respons darurat berkat pengendalian yang ada di area bandara internasional.

Pemilihan ini tidak didasarkan pada estetika, tetapi pada logika penerbangan dan standar keselamatan yang ketat. Roadmap untuk implementasi akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari:

• Penyusunan waterbase yang sesuai dengan standar keamanan penerbangan.
• Sinkronisasi izin dan SOP operasional, termasuk prosedur water aerodrome.
• Pembangunan fasilitas yang ramah lingkungan.
• Uji coba operasional sebelum peluncuran rute secara penuh.

Koordinasi dengan pengelola bendungan juga memastikan fungsi utama pengairan tetap terjaga. Operasional seaplane dipastikan tidak mengganggu pengelolaan air atau keselamatan kawasan, memungkinkan pembangunan berjalan seiring dengan fungsi infrastruktur yang ada.

Dari perspektif ekonomi, seaplane ini akan memperkuat strategi pariwisata low volume–high value, yang berarti meskipun jumlah wisatawan terbatas, kontribusi ekonomi yang dihasilkan lebih tinggi. Dampak positifnya meluas tidak hanya pada operator penerbangan tetapi juga:

• Pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil.
• Peningkatan okupansi homestay dan eco-resort.
• Pertumbuhan UMKM di sektor pesisir.
• Peningkatan PAD dari sektor pariwisata.

Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, konektivitas ini berpotensi mendorong investasi baru di resort pulau kecil dan memperluas pasar wisata konservasi, serta membuka akses logistik yang lebih efisien untuk komoditas perikanan bernilai tinggi.

Konektivitas udara-air ini juga memberikan dampak lintas sektor, termasuk:

• Mendukung ekonomi biru dengan mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor.
• Memfasilitasi akses medis darurat dari pulau yang lebih terpencil.
• Memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT dalam arus wisata dan investasi.
• Menjadi katalis bagi kawasan yang berfokus pada keberlanjutan, mengintegrasikan konservasi dengan ekonomi lokal.

Dengan begitu, proyek seaplane ini bukan sekadar inisiatif terpisah, tetapi merupakan bagian dari kebijakan integrasi yang menghubungkan pariwisata, perikanan, investasi, dan pengembangan berkelanjutan dalam satu ekosistem.

Namun, kebijakan ini tentu saja menimbulkan beragam pertanyaan dari publik. Misalnya, apakah proyek ini bersifat elit? Meskipun segmen premium jadi sasaran awal, manfaatnya diharapkan akan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan kemitraan dengan UMKM lokal. Selain itu, apakah proyek ini ramah lingkungan? Fasilitas yang akan dibangun dirancang dengan konsep hijau dan mengikuti regulasi keselamatan yang ketat, dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Pertanyaan lain mengenai fungsi bendungan juga menjadi perhatian, memastikan operasional tidak mengganggu fungsi utama pengairan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang menjadi dasar kebijakan ini untuk mendapatkan legitimasi dari publik. Tidak banyak provinsi yang memiliki waterbase yang terintegrasi dengan bandara internasional, dan hal ini akan semakin memperkuat posisi NTB dalam peta pariwisata nasional dan regional.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menekankan bahwa langkah ini merupakan transformasi dari sekadar destinasi unggulan menjadi ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing. Seaplane Batujai adalah awal dari posisi strategis NTB dalam pengelolaan geografi yang lebih cerdas. Jika dilaksanakan secara konsisten, proyek ini tidak hanya akan membuka akses ke ratusan pulau, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepulauan tidak lagi menjadi batas, tetapi kekuatan utama bagi NTB untuk menuju keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan regional.