Perebutan Kursi Ketua KONI Provinsi NTB Memanas, Banyak Pihak Pertanyakan Transparansi

NTBHub.ID – Lombok Tengah – Persaingan untuk merebut kursi Ketua KONI Provinsi NTB semakin sengit, bahkan dianggap sebagai pertarungan yang lebih mengedepankan gengsi daripada substansi. Fathurahman, mantan pengurus KONI Lombok Tengah yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Boxer, menyatakan bahwa semangat sportifitas dalam olahraga saat ini kian memudar.

Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) NTB yang seharusnya menjadi momen refleksi, kini justru dipenuhi dengan beragam argumen dan alasan dari para calon yang bersaing untuk menjadi pemimpin KONI. Meski Mori Hanafi telah menjalani ujian kepemimpinan, kenyataannya banyak cabang olahraga (Cabor) yang memilih untuk melakukan perubahan, mencari sosok baru untuk mengisi posisi tersebut.

Fathurahman menilai bahwa masukan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan, mengingat terdapat banyak kekurangan dalam kepemimpinan saat ini. Dia juga menunjukkan ketidakpastian mengenai anggaran yang telah dibahas sebelumnya. Gubernur NTB yang sebelumnya mengaku tidak memiliki dana sebesar 5 miliar untuk biaya Musorprov, kini ternyata menyiapkan anggaran tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak publik: untuk apa uang sebanyak itu? Menghadapi dinamika seperti ini, kita perlu menjaga harapan dan memantau perkembangan yang ada.

Perlu dicatat juga bahwa Gubernur dan pejabat yang menjabat sebagai ketua KONI seringkali berurusan dengan aparat penegak hukum (APH) ketika ada event PON, mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat, baik itu melalui APBD maupun APBN.

Fathurahman, yang merupakan mantan anggota Dewan termuda di Lombok Tengah, berpandangan bahwa pemimpin organisasi olahraga seharusnya adalah individu yang memiliki waktu yang cukup dan rekam jejak kepemimpinan, bukan sekadar sosok dengan ambisi politik atau yang ingin berbangga diri.

Dia menegaskan pentingnya momen pemilihan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Panitia diharapkan untuk bersikap tegas dan menghormati aturan yang ada dalam KONI. Jika dalam proses penjaringan dan penyaringan calon ketua tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan, sebaiknya dilakukan diskualifikasi untuk melakukan proses ulang. Hal ini penting agar KONI pusat dapat segera mengeluarkan caretaker demi persiapan Musorprov yang elegan, sportif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Fathurahman juga meminta agar panitia membatalkan kedua bakal calon yang ada dan menyerahkan pengelolaan kepada pusat, sebab menurutnya keduanya tidak memenuhi syarat yang seharusnya.

Dalam pandangannya, terdapat beberapa figur yang layak untuk memimpin KONI, di antaranya Walikota Mataram Mohan Roliskana, L Pathul Bahri, serta Jenderal (P) Hadi Gunawan dan Musyafirin, yang selama ini berkiprah di dunia olahraga dan menjabat sebagai ketua Cabor.

NTB kaya akan tokoh-tokoh yang peduli terhadap dunia olahraga, sehingga tidak perlu ada pemaksaan dalam kontestasi ini. KONI harus berpegang pada aturan dan tidak menghalalkan segala cara. PON 2028 adalah waktu yang tepat untuk semua pihak bersatu, tanpa memikirkan kepentingan kelompok atau politik, karena nama baik daerah dipertaruhkan. Jangan sampai insiden seperti Porprov sebelumnya terulang, di mana banyak pertandingan yang berakhir tidak sportif dan penuh kerusuhan.