Tantangan Kawasan Tanpa Rokok di NTB: Perlu Penegakan dan Edukasi Lebih Intensif

NTBHub.ID – Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014 masih menghadapi sejumlah tantangan. Baik pengelola maupun perokok sering kali tidak mematuhi ketentuan ini, meskipun pemerintah sudah menetapkan tujuh lokasi sebagai KTR berdasarkan pedoman Kemenkes dan Perda.

Ketujuh kawasan tersebut meliputi fasilitas kesehatan, sekolah, area bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, lingkungan kerja, dan tempat umum. “Ini merupakan langkah penting dalam mengendalikan perilaku merokok di masyarakat. Kita akan berupaya untuk mengintegrasikannya dengan program Desa Berdaya, dengan menciptakan model rumah atau kampung yang bebas asap rokok,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, dalam Rapat Koordinasi Strategis Tindak Lanjut Aksi Penguatan Program Pengendalian Rokok untuk Kesehatan di Provinsi NTB.

Beberapa rekomendasi teknis untuk pengendalian perilaku merokok ini mencakup pembentukan unit bantuan berhenti merokok di Puskesmas, penyaringan riwayat kesehatan pasien, pengaturan iklan rokok di luar ruang, serta pemasangan tanda KTR yang lengkap dengan peraturannya. Selain itu, diperlukan inspeksi rutin oleh Satgas KTR yang melibatkan pengelola.

Putu Ayu Swandewi Astuti dari Universitas Udayana, Bali, menyampaikan bahwa dari sepuluh kabupaten/kota di NTB, masih terdapat tiga daerah yang belum memiliki peraturan turunan dari peraturan Kemenkes. “Perluasan aturan dan penyesuaian dengan kondisi saat ini sangat penting untuk mengubah perilaku masyarakat,” tegasnya. Dia juga mendorong penegakan Perda yang lebih konsisten serta edukasi terkait bahaya merokok yang lebih luas.

Lina Nurbaiti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram menyoroti kecemasan terkait angka perokok remaja yang berada di kisaran 10-18 tahun mencapai 12,4%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menurut data BPS 2023, prevalensi perokok usia 15-24 tahun di NTB mencapai 24,24%, dengan Kabupaten Bima mencatat angka tertinggi. “Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama dengan meningkatnya perokok muda dan popularitas vape di kalangan anak muda,” tambahnya.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dari berbagai kabupaten/kota, pejabat terkait, serta akademisi dari universitas di NTB, yang bersama-sama mencari solusi untuk masalah ini.