Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana di NTB

NTBHub.ID – Posisi geografis Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menghadapi risiko gempa bumi, tsunami, serta bencana hidrometeorologi, memerlukan penguatan dalam pengelolaan risiko bencana secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pendekatan terintegrasi dan kolaboratif melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor swasta, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil sangatlah penting.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang didukung oleh Program SIAP SIAGA, terus menerapkan strategi sistematis dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Salah satu langkah nyata dalam penguatan ini adalah pelaksanaan kegiatan kick off yang berlangsung pada Kamis (26/2/2026) di Kota Mataram. Acara ini menandai resmi dimulainya Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) untuk Tahun Anggaran 2026.

“Kick off bukan hanya seremonial, melainkan merupakan kesempatan untuk menyatukan pandangan dan membangun komitmen bersama agar semua program sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.

Acara tersebut menjadi momentum penting untuk kelanjutan kolaborasi lintas sektor dalam menangani tantangan sistem penanggulangan bencana di NTB. Fokus utama program tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kerjasama berbagai pihak serta penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) baik di tingkat provinsi maupun di tiga kabupaten, yaitu Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa.

Sadimin menegaskan bahwa pengelolaan risiko bencana tidak bisa dilakukan secara terpisah. Untuk itu, koordinasi antar sektor dan wilayah akan terus ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Dari kegiatan kick off ini diharapkan dapat tercipta rencana aksi yang bisa diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

“Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin semakin kokoh hingga akhir Program SIAP SIAGA 2026,” tambah Sadimin.

Inisiatif yang telah tercipta dari kolaborasi ini terlihat pada peluncuran Unit Layanan Disabilitas pada Desember 2024, yang berhasil mengolah data penyandang disabilitas di tiga kabupaten selama setahun.

Peran aktif masyarakat juga sangat penting dalam mendukung ketahanan terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB, program pendampingan di desa-desa dilakukan melalui KKN Tematik Destana. Selain itu, Forum PRB NTB juga menyusun kajian ketangguhan untuk pulau-pulau kecil di KLU dan Sumbawa.

Kick off dihadiri oleh pemangku kepentingan dari kedua negara. Pemerintah Australia diwakili oleh Catherine Meehan dan Lucy Dickinson, sementara dari NTB hadir Kepala Bappeda, Baiq Nelly Yuniarti serta Sadimin. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan isu kebencanaan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

“Program SIAP SIAGA yang awalnya dirancang untuk lima tahun kini resmi diperpanjang hingga 2028 dan membawa mandat yang lebih tajam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI serta keberlanjutan,” jelas DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari.

Untuk AWP 2026, terdapat tujuh program kolaboratif yang akan dilaksanakan. Di antaranya adalah peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana, pemetaan risiko, serta penguatan kebijakan pemulihan pascabencana.

“Fokus kami tahun ini adalah memperkuat sistem kelembagaan dan mendukung pengawasan serta evaluasi dari implementasi penanggulangan bencana,” tutup Angga.