Pemprov NTB Siapkan Skema Penanganan Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir

NTBHub.ID – Awal tahun 2026 menjadi masa yang sangat penting bagi infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB). Curah hujan yang tinggi pada Januari dan Februari telah menyebabkan banjir yang berdampak serius, terutama di Pulau Sumbawa, termasuk wilayah Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi situasi darurat ini, Pemerintah Provinsi NTB telah mengambil langkah cepat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Mereka telah menyiapkan skema pendanaan darurat dan membentuk tim teknis untuk penanganan di lapangan.

Ilham Ardiansyah, Sekretaris Dinas PUPR NTB, menjelaskan bahwa untuk menangani kerusakan jalan akibat banjir, pemerintah akan memanfaatkan skema dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Strategi ini diambil agar fungsi infrastruktur dapat segera pulih untuk kelancaran mobilisasi masyarakat.

“Karena ini terkait dengan bencana, penanganan cepat harus menggunakan skema BTT. Tujuannya adalah agar infrastruktur bisa segera berfungsi kembali,” kata Ilham saat ditemui di kantornya.

Namun, dia menegaskan bahwa perbaikan menggunakan dana BTT bersifat sementara. Untuk penanganan permanen, perlu dilakukan pengadaan reguler yang membutuhkan waktu dan proses lebih lama.

Ilham juga menyampaikan bahwa penurunan nilai dana transfer dari pusat berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur daerah. Rencana perbaikan jalan yang sudah terdaftar sebelumnya kini perlu dievaluasi lagi.

“Anggaran kita saat ini tidak ideal karena adanya pengurangan dari pusat, ini berdampak pada seberapa banyak jalan yang dapat diperbaiki tahun ini,” lanjutnya.

Akibat pemangkasan anggaran, PUPR harus beralih dari pendekatan pemerataan ke strategi skala super prioritas. Ini berarti hanya jalan-jalan yang mengalami kerusakan parah dan berdampak ekonomi yang akan mendapatkan anggaran.

Selain itu, Gubernur NTB juga telah menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan jalan ringan, seperti lubang yang jika tidak segera ditangani dapat membesar dan berbahaya bagi pengendara.

“Inisiatif Gubernur dengan TRC ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan kerusakan kecil. Jika langsung ditangani, kita bisa menghindari biaya yang lebih besar di kemudian hari,” jelas Ilham.

TRC akan sangat bergantung pada laporan masyarakat. Tim akan turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan segera setelah menerima laporan.

Dinas PUPR NTB juga memanfaatkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk memastikan efektivitas penanganan.

“Kepala Balai masing-masing wilayah bertanggung jawab untuk memastikan respons yang cepat. Namun, kami perlu mengingat bahwa keberhasilan TRC sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang cukup,” tegasnya.

Dengan kombinasi skema BTT untuk kerusakan akibat bencana dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan cuaca ekstrem.