Pemprov NTB Pastikan Warganya Aman di Tengah Meningkatnya Konflik Timur Tengah

NTBHub.ID – Di tengah meningkatnya tensi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah berada dalam kondisi aman. Hal ini merupakan hasil pemantauan intensif dari perwakilan Republik Indonesia yang ada di masing-masing negara penempatan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengungkapkan informasi tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon beserta laporan resmi dari kementerian terkait.

Data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa ada sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang saat ini berada di kawasan Timur Tengah. Dari total tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Komposisi PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah dengan jumlah PMI terbanyak, mencapai 47 orang, diikuti oleh Sumbawa dengan 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Sisa PMI berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor jasa, termasuk layanan personal, akomodasi, penyediaan makan minum, kesehatan, sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi. “Koordinasi terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dengan BP2MI menunjukkan bahwa seluruh PMI asal NTB dalam kondisi baik dan tidak berada di zona konflik langsung. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI di wilayah masing-masing,” ungkap Ahsanul Khalik.

Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau jama’ah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, telah diberangkatkan 1.415 jamaah menuju Jeddah sejak 19 Februari. Dari jumlah tersebut, 43 jamaah telah kembali ke Indonesia, dan diperkirakan kepulangan jama’ah akan berlangsung mulai 7 Maret sesuai dengan masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari.

Ahsanul Khalik menegaskan bahwa semua warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat jika terjadi perkembangan situasi yang mengharuskan tindakan perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami kekhawatiran keluarga di NTB, tetapi hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terkena dampak langsung dari konflik. Pemerintah akan terus melakukan komunikasi berkala dan memberikan informasi resmi mengenai perkembangan situasi,” tegasnya. Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memastikan akan terus memantau kondisi warganya, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, merujuk pada informasi resmi, dan memastikan keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.