Pemerintah NTB Berikan Klarifikasi Terkait Kasus Pekerja Migran di Libya

NTBHub.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan penjelasan terkait video yang viral di media sosial mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, khususnya yang berada di Libya. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari KBRI Tripoli, saat ini terdapat empat PMI dari daerah Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.

“Video yang beredar tersebut diambil ketika para PMI sudah mendapat perlindungan dari KBRI Tripoli. Mereka berada dalam kondisi yang aman dan sehat, serta mendapatkan pengawasan dari pihak KBRI,” tambahnya.

Pendekatan Diplomatik dalam Memulangkan PMI

Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa KBRI Tripoli sedang melakukan negosiasi aktif dengan agensi dan majikan di Libya. Tujuan utama dari usaha diplomasi ini adalah untuk mengembalikan paspor dan dokumen perjalanan para PMI, serta menyelesaikan administrasi izin tinggal dan exit permit. Selain itu, KBRI juga berupaya untuk mengurangi atau menghapus denda yang mungkin dikenakan.

“Pengembalian paspor menjadi prioritas karena hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pemulangan mereka ke Indonesia,” ungkap Aka. Dalam negosiasi, agensi meminta ganti rugi hingga USD 7.000 per orang sebagai syarat untuk mengembalikan paspor PMI, yang dianggap memberatkan.

Kronologi Permasalahan yang Dihadapi PMI

Menurut pengakuan para PMI, mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja yang ditetapkan, yang berkisar antara dua hingga delapan bulan. Selama bekerja, mereka mengalami berbagai perlakuan tidak menyenangkan, termasuk kekerasan fisik dan verbal, serta penahanan dokumen oleh majikan atau agensi. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa melarikan diri dan mencari perlindungan kepada KBRI Tripoli.

Seperti halnya kasus PMI nonprosedural lainnya di Libya, tantangan dalam proses pemulangan mencakup penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak, serta persoalan administrasi izin keluar dan denda keimigrasian.

Klarifikasi untuk Masyarakat

Pemprov NTB memastikan bahwa video yang beredar tidak mencerminkan kondisi aktual para PMI saat ini. Video tersebut dibuat ketika mereka sudah berada dalam perlindungan KBRI Tripoli, sehingga tidak benar jika diasumsikan bahwa mereka masih berada dalam situasi yang berbahaya.

Pemerintah melalui KBRI Tripoli telah memberikan perlindungan secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Ahsanul Khalik.

Pendidikan dan Pencegahan

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa Libya termasuk negara dengan risiko tinggi bagi PMI sektor domestik, terutama bagi mereka yang berangkat tanpa prosedur resmi. Pemprov NTB menekankan pentingnya edukasi dan pengawasan kepada calon PMI mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam janji kerja tanpa prosedur yang jelas.

“Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau situasi ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan Indonesia di luar negeri. Kami akan memberikan informasi terbaru sesuai dengan laporan resmi dari KBRI Tripoli,” tutup Ahsanul Khalik.