Penguatan Ketangguhan Bencana di NTB Menuju Pembangunan Berkelanjutan

NTBHub.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk meningkatkan ketangguhan bencana sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang bertajuk “Bangkit Bersama Menuju Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”. Dalam konteks ini, misi kelima RPJMD menekankan pada pentingnya penguatan sistem mitigasi bencana, pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam, serta investasi yang ramah lingkungan.

NTB, sebagai provinsi kepulauan, menghadapi tantangan besar akibat kerentanan terhadap bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, dan kekeringan. Oleh karena itu, perencanaan yang holistik dan berbasis risiko menjadi sangat penting.

“Penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan mitra pembangunan. Dengan perencanaan yang matang, potensi risiko dapat diminimalisir, kerugian ekonomi dapat ditekan, dan kualitas hidup masyarakat pun dapat meningkat,” ujar Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, saat kick off Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026 di Mataram, Rabu (26/2).

Kegiatan kick off ini diadakan sebagai bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Program SIAP SIAGA, yang merupakan kemitraan antara Australia dan Indonesia untuk manajemen risiko bencana. Inisiatif ini menjadi langkah untuk memperkuat sistem manajemen risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim di NTB.

Baiq Yunita menyatakan bahwa kolaborasi dengan Program SIAP SIAGA, yang telah berlangsung sejak 2021, semakin menguatkan kerjasama multipihak dalam mengatasi tantangan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

Melalui dukungan Program SIAP SIAGA, Pemerintah Provinsi NTB berupaya meningkatkan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan pengelolaan risiko yang lebih efisien. Program ini juga mendorong praktek adaptasi berbasis ekosistem, serta konservasi dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Upaya untuk mengurangi risiko bencana diharapkan juga akan berdampak positif terhadap iklim investasi di kawasan NTB. Dengan risiko yang terkelola dengan baik, NTB diharapkan menjadi lebih menarik untuk investor, khususnya di sektor pariwisata dan energi terbarukan.

BAPPEDA NTB berperan penting dalam mengkoordinasikan semua kegiatan multipihak agar sesuai dengan target RPJMD dan memiliki indikator capaian yang jelas.

Meski demikian, pemerintah daerah dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas teknis yang perlu diperkuat, serta perubahan iklim yang semakin kompleks. “Kerjasama multipihak adalah peluang yang sangat berarti, termasuk melalui dukungan internasional seperti Program SIAP SIAGA. Kami bertekad menjadikan NTB sebagai laboratorium kebijakan adaptasi iklim berbasis kepulauan,” tegasnya.

Sementara itu, First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, Catherine Meehan, menekankan bahwa Pemerintah Australia sangat bangga dapat bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam Program SIAP SIAGA. Menurutnya, program ini bertujuan untuk memperkuat manajemen risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan serta respons yang inklusif.

Catherine juga menilai bahwa pelaksanaan Kick Off merupakan langkah penting dalam menyelaraskan Rencana Kerja Tahunan SIAP SIAGA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten. “Penyelarasan ini sangat vital agar investasi bersama dapat mendukung prioritas pemerintah daerah dan memberikan dampak yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam setiap program, serta konvergensi antara adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. “Ketangguhan adalah tentang sistem yang kokoh dan memastikan kelompok yang paling rentan mendapat perhatian,” tambahnya.

Team Leader Program SIAP SIAGA, Lucy Dickinson, juga menyoroti bahwa kick off bukan hanya peluncuran rencana kerja, tetapi merupakan kesempatan untuk memastikan dukungan program selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mempercepat implementasi di lapangan.

Dalam forum, para peserta membahas berbagai prioritas untuk tahun 2026, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan. Dalam kesempatan ini, hadir perwakilan dari pemerintah provinsi, kabupaten, BPBD, Bappeda, dan organisasi lainnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa dukungan Program SIAP SIAGA selama ini telah memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama di Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa.

Pemerintah Provinsi NTB berharap kolaborasi ini dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berfokus pada ketangguhan bencana dan adaptasi iklim sebagai fondasi untuk pembangunan jangka panjang di NTB yang makmur dan mendunia.