Pemprov NTB Tegaskan Pentingnya Data dalam Musrenbang 2026

NTBHub.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan perlunya pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak lagi bisa mengandalkan asumsi, melainkan harus berlandaskan data yang terpilah dan terintegrasi, sehingga mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) untuk tahun 2026 di Prime Park Hotel Mataram pada Rabu, 1 April 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda NTB bekerja sama dengan Program SKALA dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, pegawai pemerintah daerah, serta aktivis dan organisasi sosial yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa ketidakakuratan data yang digunakan dalam pembangunan dapat menyebabkan ketidakadilan dan mengabaikan kelompok yang paling memerlukan perhatian. “Data yang akurat dan inklusif sangat penting untuk menentukan arah kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini tantangan utama bukan hanya ketersediaan program, tetapi lebih kepada ketepatan sasaran. Tanpa data yang baik, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Aka, Pemprov NTB telah memulai langkah awal dengan membangun Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, ia mengakui bahwa masih ada tantangan, terutama dalam hal penyediaan data yang terpilah dan integrasi sistem. “Data harus menjadi instrumen perubahan dalam perencanaan pembangunan,” tambahnya.

Aka juga mengingatkan bahwa semua perangkat daerah perlu berperan aktif sebagai produsen data yang berkualitas. Data yang dikumpulkan diharapkan dapat mencerminkan kondisi nyata, termasuk untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA agar pengelolaan data menjadi lebih menyeluruh. Musrenbang diharapkan bertransformasi dari sekadar agenda administratif menjadi forum yang berbasis data.

“Kita harus beralih dari forum formal menuju forum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan data yang relevan,” tegasnya. Lokakarya ini diharapkan dapat membangun kesepahaman tentang pentingnya data yang inklusif dan menghasilkan langkah konkret untuk integrasi data dalam perencanaan TEMBANG PUGIS 2026.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi sejauh mana keadilan dapat diwujudkan dan tidak ada yang tertinggal,” tutupnya.