Komitmen NTB Hadapi Perubahan Iklim Melalui Musrenbang Tematik

NTBHub.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tekadnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim lewat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim. Forum ini merupakan langkah strategis untuk beralih dari pendekatan penanganan bencana yang reaktif menjadi lebih proaktif, terintegrasi, dan inklusif.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., dalam sambutannya mengingatkan bahwa kondisi geografis daerah ini menempatkannya pada tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Data menunjukkan adanya 105 kejadian banjir pada tahun 2025, dan angka tersebut meningkat menjadi 60 kejadian hanya hingga April 2026. Cuaca ekstrem dan gangguan hidrometeorologi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai sejak dini.

“Bencana sering kali sulit diprediksi, tetapi dengan tingkat kerentanan yang ada, perencanaan yang baik dan alokasi anggaran yang tepat menjadi sangat penting,” ungkap Wagub di Mataram pada Kamis (9/4).

Dalam forum tersebut, Wagub memperkenalkan konsep “Keadilan Bencana” sebagai prinsip utama dalam penanggulangan bencana di NTB. Konsep ini berfokus pada dua aspek penting:

• Keadilan Distributif: Memastikan kehadiran negara dalam penyediaan bantuan, serta pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan ekonomi secara merata.
• Keadilan Prosedural: Melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia dalam proses perencanaan agar menjadi lebih inklusif.

Wagub juga menginstruksikan semua perangkat daerah, termasuk BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, untuk menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kerjasama lintas sektor dalam penyusunan program tahun anggaran 2027. “Tanggung jawab terkait kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan kesiapan logistik, ketahanan pangan, dan infrastruktur yang kuat terhadap dampak perubahan iklim,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa kemakmuran suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mengingat pengalaman pahit gempa Lombok 2018, NTB harus bertransformasi menjadi wilayah yang lebih tangguh, adaptif, dan mampu bersaing sebagai destinasi wisata global.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menjelaskan bahwa secara geografis, NTB termasuk dalam kategori daerah dengan risiko bencana tinggi. Dari sebelas jenis potensi bencana nasional, tujuh di antaranya terjadi di NTB, termasuk banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, letusan gunung api, dan kebakaran hutan. “Lebih dari 50 persen jenis bencana nasional ada di NTB. Ini adalah tantangan untuk memperkuat perencanaan mitigasi risiko,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Selama ini, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan yang ideal dan realisasi anggaran yang belum optimal karena keterbatasan fiskal. “Kami ingin memastikan perencanaan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah agar program prioritas kebencanaan tidak terabaikan,” tegasnya.

Musrenbang Tematik ini didukung oleh Program SIAP SIAGA, hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam memperkuat manajemen risiko bencana. Semua rekomendasi yang dihasilkan akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB Tahun 2027. Melalui forum ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mencapai visi “NTB Makmur Mendunia” dengan pembangunan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.