Dukungan GMPRI untuk Seleksi Pejabat Eselon II yang Terbuka di NTB

NTBHub.ID – Mataram – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan dukungan penuh terhadap Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam melaksanakan seleksi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan cara yang terbuka dan kompetitif.

Pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ini tidak hanya menjadi sorotan lokal, tetapi juga menarik minat banyak pejabat di tingkat kabupaten dan kota untuk ikut serta dalam seleksi.

Rindawanto Evendi, Ketua GMPRI NTB yang akrab disapa Rindhot, menegaskan pentingnya memastikan bahwa hasil seleksi tidak dipengaruhi oleh intervensi politik. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih profesional.

“Kami mendorong Gubernur NTB untuk lebih fokus pada aspek kompetensi, kinerja, dan integritas dalam pemilihan pejabat. Hal ini harus lebih diutamakan ketimbang sekadar balas budi politik, serta menunjukkan komitmen terhadap prinsip meritokrasi yang diusungnya selama masa kampanye,” ungkap Rindhot pada 28 Februari.

Rindhot juga menyoroti fenomena banyaknya pejabat dari kabupaten dan kota yang mencoba melangkah ke posisi JPT pratama di tingkat provinsi. Ia berpendapat, bahwa pejabat-pejabat ini sebaiknya lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kinerja di kabupaten masing-masing terlebih dahulu.

“Kami percaya, lebih baik Gubernur NTB memilih pejabat dari tingkat provinsi untuk mengisi posisi tersebut, karena mereka telah terbukti berpengalaman dalam memberikan pelayanan yang optimal untuk skala NTB, dibandingkan dengan pejabat kabupaten yang mungkin hanya sekadar mencari peluang baru,” tambahnya.

Untuk menjamin bahwa jabatan strategis ini diisi oleh individu yang tepat, Rindhot menyarankan agar proses seleksi diikuti oleh transparansi yang lebih baik. Ia mengilustrasikan dengan proses seleksi yang dilakukan di Sulawesi Barat, di mana wawancara seleksi disiarkan langsung.

“Kami ingin proses seleksi ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi mekanisme yang objektif untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis para peserta dengan tuntutan jabatan yang akan mereka emban,” tutup Rindhot.