Pemprov NTB Percepat Transformasi Energi Terbarukan

NTBHub.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mempercepat transformasi energi dengan berfokus pada inovasi dan kerja sama berbagai pihak. Salah satu inisiatif utama adalah pembangunan super grid listrik yang berbasis energi terbarukan. Saat ini, Pemprov NTB sedang menjalankan kajian kolaboratif dengan provinsi Bali dan NTT untuk mengembangkan jaringan listrik terintegrasi.

“Super grid ini akan menghubungkan jaringan listrik dari NTB hingga Bali,” ungkap Niken Arumdati, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, pada Senin (4/5/2026) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut, Niken menjelaskan bahwa NTB memiliki potensi besar dalam penguasaan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. NTB diproyeksikan menjadi salah satu produsen listrik hijau utama, seiring dengan tingginya kebutuhan energi Bali yang mencapai 1000 Megawatt, jauh lebih besar dibandingkan NTB yang hanya sekitar 360 Megawatt.

Niken menekankan bahwa kemitraan antara NTB, Bali, dan NTT menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Namun, ketidakstabilan pasokan batu bara dari Kalimantan menjadi tantangan tersendiri bagi NTB, yang berdampak pada operasional sejumlah pembangkit listrik, termasuk PLTU Jeranjang.

Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) di NTB baru mencapai 25 persen, dengan sisanya masih bergantung pada energi fosil. Di sisi lainnya, kapasitas energi terbarukan di NTB terus berkembang. Pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung ke jaringan memiliki kapasitas terpasang 21,6 megawatt, sementara pembangkit listrik tenaga air skala mikro dan mini mencapai 18,5 megawatt.

NTB juga mulai mengeksplorasi potensi panas bumi di Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan estimasi kapasitas mencapai 65 megawatt. Pemprov NTB berkomitmen untuk mempercepat pengembangan infrastruktur energi terbarukan guna mencapai kemandirian energi daerah.

Niken juga menyebutkan dukungan biaya dari Pemerintah Inggris dalam bentuk dana hibah untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur. Ini bertujuan agar proyek tersebut menarik bagi investor.

Selanjutnya, Pemprov NTB berencana menerbitkan Green Sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan energi terbarukan. Inisiatif ini ditujukan untuk memperoleh pendanaan di luar APBN dan APBD melalui Bank NTB Syariah.

Namun, potensi energi dari sampah melalui skema waste to energy masih menemui kendala. Tempat pembuangan akhir Kebon Kongok hanya mampu mengumpulkan sekitar 300 ton sampah per hari, jauh dari target minimal 1.000 ton per hari yang ditetapkan untuk pengembangan pembangkit listrik sampah.

Meski demikian, Niken menambahkan, pemanfaatan sampah organik menjadi biogas telah berjalan dengan baik, dengan sekitar 8.000 unit instalasi yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.